Peraturan Wali Kota

 

WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR  14  TAHUN 2016

TENTANG

PELAYANAN PENANGANAN

PENGADUAN ONLINE MASYARAKAT

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

 

 

Menimbang

:

a.    {C}bahwa membangun kepercayaan masyarakat  atas pelayanan  public yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan masyarakat Kota Mojokerto tentang peningkatan pelayanan publik;

 

 

b.    {C}bahwa  untuk  mewadahi  aspirasi  bagi  masyarakat tranparasi dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih  dan  bebas  dari  Korupsi,  Kolusi  dan  Nepotisme  dilingkungan Pemerintah  Kota  Mojokerto  maka  diperlukan  pengaturan  hukum  yang mendukung

 

 

c.    {C}bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf  dan perlu  menetapkan  Peraturan  Walikota  tentang  Pelayanan  Penanganan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto;

 

Mengingat

:

1.     Undang-Undang Nomor 8  Tahun 1974  tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

 

 

2.  {C}Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

 

 

3.  {C}Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)

 

 

4.  {C}Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

 

 

5.  {C}Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

 

 

6.     Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7873);

7.     Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

8.     Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

9.     Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);

10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;

14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/Kep/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

 

 

 

 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAYANAN PENANGANAN PENGADUAN  MASYARAKAT ONLINE  DI  LINGKUNGAN  PEMERINTAH  KOTA MOJOKERTO

 

 

 

 

 

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

 

 

1.             Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

2.             Kota adalah Kota Mojokerto.

3.             Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto.

4.             Walikota adalah WaliKota Mojokerto.

5.             Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto.

6.             Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol selanjutnya disebut Bagian Humas adalah Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Mojokerto.

7.            Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, RSU Dr Wahidin Sudiro Husodo, Dinas Sosial, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, Kantor Lingkungan Hidup, Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, Bagian Humas dan Protokol, Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat,  Bagian Perekonomian.

8.            Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi masyarakat atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

9.            Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara Negara , korporasi yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik.

10.        Penerima pelayanan pengaduan adalah Seluruh masyarakat Kota Mojokerto yang telah memiliki KTP dan Nomor Induk Kependudukan yang telah terakreditasi atau terdaftar di Data Base Kependudukan yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

11.        Pengaduan masyarakat Online adalah bentuk penerapan dari pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat Kota Mojokerto kepada Aparatur Pemerintah Kota Mojokerto terkait, berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan atau keluhan/pengaduan yang bersifat pembangunan dan hambatan dalam pelayanan masyarakat melalui SMS dan Website Pengaduan.

12.        Pengaduan tidak bersifat pengawasan adalah pengaduan masyarakat yang isinya mengandung informasi berupa kritik, saran yang konstruktif dalam upaya perbaikan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat;

13.        Petugas Pelayanan Pengaduan adalah Operator website SKPD yang telah ditetapkan SK Walikota tiap tahunnya dan dapat diganti sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

14.        Pejabat Terkait adalah Pejabat yang diberikan tugas oleh Kepala SKPD untuk menindaklanjuti pengaduan yang masuk.

15.        Pimpinan Terkait adalah kepala SKPD Pemerintah Kota Mojokerto.

 

 

 

BAB II

ASAS DAN PRINSIP PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 2

 

Asas-asas dalam penanganan pengaduan terdiri dari :

 

a.       Kepastian hukum yaitu mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menangani pengaduan masyarakat;

b.      Transparansi, yaitu membuka diri dan memberi kesempatan kepada masyarakat dalam melaksanakan hak-haknya untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif terhadap penanganan pengaduan masyarakat berdasarkan mekanisme dan prosedur yang jelas;

c.       Koordinasi, yaitu melaksanakan kerjasama yang baik antar SKPD yang berwenang dan terkait berdasarkan mekanisme, tata kerja dan prosedur yang berlaku;

d.      Efektifitas dan Efisiensi, yaitu kegiatan penanganan pengaduan harus dilaksanakan secara tepat sasaran, hemat tenaga, waktu dan biaya;

e.       Akuntabilitas, yaitu proses penyelenggaraan pelayanan pengaduan harus dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;

f.       Objektivitas, yaitu kegiatan penanganan pengaduan harus berdasarkan fakta atau bukti yang dapat dinilai berdasarkan kriteria tertentu;

g.      Proporsional, mengutamakan kepentingan pelaksanaan tugas dan kewenangan dengan memperhatikan adanya kepentingan yang sah lainnya secara seimbang;

h.      Kerahasiaan, yaitu menjaga kerahasiaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkan.

 

 

 

BAB III

RUANG LINGKUP PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 3

 

(1)   Ruang lingkup Pelayanan Penanganan Pengaduan Online tidak berkadar pengawasan yaitu Kritik, Saran, Keluhan/pengaduan yang bersifat pembangunan dan hambatan dalam pelayanan masyarakat melalui SMS dan Website Pengaduan.

(2)   Subyek pengaduan Online dan SKPD yang terkait adalah adalah :

(a)           {C}Layanan Kependudukan  melibatkan SKPD:

Dispenduk, Kecamatan Magersari dan Prajurit Kulon

(b)          {C}Pendidikan melibatkan SKPD:

Diknas

(c)           {C}Kesehatan melibatkan SKPD:

Dinas Kesehatan dan RSUD Wahidin Sudirohusodo

(d)          {C}Penerangan Jalan Umum melibatkan SKPD:

DKP

(e)           {C}Kebersihan Dan Lingkungan melibatkan SKPD:

DKP dan KLH

(f)           {C}Bantuan Sosial melibatkan SKPD:

Dinsos dan Bagian Kesra

(g)           {C}Ekonomi, Sosial Budaya, Keamanan Dan Ketertiban

Diskoperindag, Disporabudpar, Bagian Ekonomi, Satpol pp

(h)          {C}Perijinan, Uji Kir Dan Layanan Hotspot melibatkan SKPD:

KP2T, Dishubkominfo dan DPPKA

(i)            {C}PBB dan Retribusi melibatkan SKPD:

Dishubkominfo, DPPKA, Diskoperindag  Disperta

(j)            {C}Fasilitas Umum melibatkan SKPD:

DPU, Dishubkominfo dan DKP

 

 

 

 

BAB IV

PELAYANAN PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 4

 

 

(1)               Pelayanan Penanganan Pengaduan yang tidak bersifat Pengawasan dilakukan SKPD dan UPT;

(2)               Tiap-tiap SKPD dan UPT berkewajiban menyelenggarakan pelayanan penanganan pengaduan Online melalui SMS dan Website Pengaduan ;

(3)               Dalam rangka menyelenggarakan pelayanan penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tiap-tiap SKPD dan UPT berkewajiban menindaklanjuti setiap pengaduan yang diterima, menugaskan pelaksana pelayanan yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan serta menyusun prosedur dan mekanisme pelayanan penanganan pengaduan di satuan/unit kerjanya dengan berpedoman pada Peraturan Walikota ini.

 

 

 

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA PELAYANAN

Pasal 5

 

Penerima pelayanan pengaduan berhak:

(1)               Penerima pelayanan berhak menyampaikan pengaduan berupa Kritik, Saran, Keluhan/pengaduan yang bersifat pembangunan dan hambatan dalam pelayanan masyarakat melalui SMS dan Website Pengaduan.

(2)               Penerima pelayanan berhak memperoleh tanggapan sebagai tindak lanjut atas pengaduan yang disampaikannya sesuai prosedur dan mekanisme yang ditetapkan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan SOP sebagai lampiran perwali ini.

(3)               Penerima pelayanan berhak mengetahui hasil penanganan pengaduan terhadap pengaduan yang disampaikannya yang telah ditindak lanjuti atau diselesaikan melalui website pengaduan online.

 

Penerima pelayanan pengaduan wajib:

 

(1)               Penerima pelayanan wajib memberikan identitas yang jelas meliputi Nomor Induk Kependudukan dan Nama ibu sebagaimana format yang ada dalam pengaduan online.

(2)               Penerima pelayanan wajib menyampaikan lokasi/tempat yang diadukan untuk mempermudah pelayanan pengaduan

 

 

BAB VI

SARANA PENGADUAN

Pasal 6

 

Pengaduan dapat disampaikan oleh penerima pelayanan kepada penyelenggara pelayanan pengadauan online melalui Sarana Pengaduan :

(1)               Penyampaian pengaduan secara SMS, dilakukan dengan cara mengirim sms ke nomor yang telah ditentukan dengan format yang ada dalam panduan dan aturan pengenaan tarif sms pengaduan akan diatur lebih lanjut sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku.

(2)               Pengaduan yang masuk melalui SMS akan ditampilkan di website pengaduan untuk ditindak lanjuti oleh SKPD yang bersangkutan sesuai dengan subyek dan Tupoksi SKPD yang bersangkutan.

(3)               Penyampaian pengaduan Website bisa dilakukan dengan melakukan akses website Pemerintah Kota Mojokerto yakni  pengaduan.mojokertokota.go.id;

 

 

 

BAB VII

PEJABAT PELAKSANA PELAYANAN

Pasal 7

 

(1)               Tiap-tiap Kepala SKPD dan Kepala UPT menetapkan pejabat pelaksana pelayanan pengaduan (pejabat terkait);

(2)               Pejabat pelaksana pelayanan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat yang berkompeten dalam pengelolaan pengaduan dan bertanggung jawab atas pengelolaan pengaduan serta sarana pengaduan yang disediakan;

(3)               Pejabat pelaksana pelayanan pengaduan memiliki tugas :

a.       Menerima pengaduan yang disampaikan oleh petugas layanan pengaduan atau operator website yang telah ditetapkan dengan SK Walikota melalui media penyampaian pengaduan Online;

b.      Tugas pelaksana pelayanan mempelajari dan menelaah hal-hal yang dilaporkan masyarakat/publik tersebut untuk selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti.

c.       Mencatat hasil penyelesaian dan meneruskan kepada petugas layanan pengaduan atau operator website untuk diinputkan ke website pengaduan.

d.      Mengirimkan laporan hasil penyelenggaraan pelayanan penanganan pengaduan, baik secara periodik maupun insidentil kepada Walikota sebagai laporan.

 

 

 

 

BAB VIII

TATA CARA PENYELESAIAN PENGADUAN

Pasal 8

 

(1)               Pengaduan masyarakat yang diterima oleh petugas pelayanan pada jam kerja harus sudah diteruskan kepada pejabat pelaksana yang berwenang untuk ditindaklanjuti paling lambat 1x24 jam terhitung sejak pengaduan diterima ;

(2)               Untuk penanganan pengaduan yang ditangani oleh satuan/unit kerja tanpa memerlukan koordinasi dengan satuan/unit kerja lain adalah Paling lambat 7 (Tujuh) hari kerja terhitung sejak pengaduan diterima, satuan/unit kerja penyelenggara penanganan pengaduan harus melaksanakan identifikasi dan klarifikasi atas pengaduan yang diterima serta menyampaikan atau mengumumkan hasilnya kepada penerima pelayanan selaku pelapor di website pengaduan;

(3)               Untuk penanganan pengaduan yang ditangani oleh atau yang penyelesaiannya memerlukan koordinasi antar satuan/unit kerja adalah Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak pengaduan diterima, satuan/unit kerja penerima pengaduan harus melaksanakan identifikasi dan klarifikasi atas pengaduan serta menyampaikan atau mengumumkan hasilnya kepada penerima pelayanan selaku pelapor;

(4)               Penyelesaian penanganan pengaduan dilakukan oleh penyelenggara pelayanan dengan mengedepankan asas penanganan pengaduan.

 

 

 

 

 

BAB IX

LAPORAN HASIL PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 9

 

(1)             Tiap-tiap SKPD dan UPT berkewajiban mencetak laporan bulanan yang  ada diwebsite terkait hasil penyelenggaraan pelayanan penanganan pengaduan dalam bentuk Rekapitulasi Hasil Penanganan Pengaduan.

(2)             Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan kepada Walikota sebagai laporan selambat-lambatnya pada tanggal 10 setiap bulannya.

 

 

 

 

 

 

BAB X

PELAKSANA  PENGADUAN

Pasal 10

 

(1)               Untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pelayanan penanganan pengaduan di lingkungan pemerintah Kota Mojokerto, dibentuk Pelaksana Penanganan Pengaduan Masyarakat di Kota Mojokerto yang melibatkan Bagian Humas selaku Koordinator dan Redaktur  Pengaduan serta Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kota Mojokerto sebagai penanggung jawab, Ketua Tim Admin Pelayanan Pengaduan Online.

(2)               Koordinator Pengaduan memiliki tugas dan fungsi :

a.         Menginventarisir dan mengelola hasil pelayanan penanganan pengaduan online di lingkungan pemerintah daerah;

b.         Melakukan koordinasi dan mengingatkan SKPD kepada untuk menindak lanjuti atas pengaduan ;

c.         Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan penanganan pengaduan di lingkungan pemerintah daerah.

d.        Melakukan Verifikasi dan Editing terhadap balasan pengadauan yang telah diinputkan SKPD yang bersangkutan.

e.         Melakukan Publikasi pengaduan di website atau SMS pengaduan setelah dilakukan editing.

f.         {C}Melaporkan hasil pengaduan kepada penanggung jawab pengaduan untuk diteruskan ke walikota Mojokerto secara periodik 1(satu) bulan sekali terhadap keseluruhan pengaduan yang ada.

(3)               Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kota Mojokerto sebagai penanggung jawa, Ketua Tim dan  admin pelayanan pengaduan online memiliki tugas dan fungsi :

Penanggung Jawab mempunya tugas dan fungsi :

a.       Memberikan petunjuk dan arahan terhadap pengaduan online Pemerintah Kota Mojokerto;

b.      Memberikan kebijakan dan bertanggungjawab terhadap keberadaan pengaduan online Pemerintah Kota Mojokerto;;

c.       Bertanggungjawab atas data dan Informasi yang di Publish pengaduan online Pemerintah Kota Mojokerto;

d.      Pengambil keputusan dalam merubah dan menambah menu pada pengaduan online Pemerintah Kota Mojokerto;;

e.       Mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada Walikota Mojokerto;

Ketua Tim pengaduan online mempunya tugas dan fungsi :

a.       Memastikan bahwa pengelolaan pengaduan online Pemerintah Kota Mojokerto dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien.

b.      Melakukan koordinasi kepada para Koordinator Tim, Redaktur, Admin Website dan Operator Website dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing – masing;

c.       Memastikan bahwa proses-proses pengelolaan layanan telah dilaksanakan dan disesuaikan dengan kebijakan yang ada;

d.      Merancang dan membuat kebijakan yang mampu meningkatkan pengelolaan website resmi Pemerintah Kota Mojokerto;

e.       Melaporkan kepada Penanggung Jawab Pengelola Website Resmi Kota Mojokerto mengenai kinerja tim dan layanan pengelolaan website resmi Pemerintah Kota Mojokerto.

Admin pengaduan online mempunya tugas dan fungsi :

1.      {C}Merubah pengaduan yang salah  masuk ke SKPD yang tidak sesuai dengan subyek dan tugas pokok  dan fungsi SKPD tersebut.

2.      {C}Memastikan dan menjaga keamanan data dan informasi pada website pengaduan online

(4)               Pembentukan Pelaksana Penanganan Pengaduan Masyarakat di Kota Mojokerto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota nomor  188.45 / 143 / 417.111 / 2016 tanggal 25 Januari 2016  tentang tim pengelola website tahun 2016

 

 

 

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

 

(1)              Penyelenggara pelayanan pengaduan berwenang untuk tidak menindaklanjuti pengaduan yang dinilai tidak etis, berbau SARA (Suku, Agama dan Ras) dan tidak bertanggung jawab.

(2)              Ketentuan lebih lanjut secara rinci mengenai Standart Operasi Prosedur (SOP) Pengaduan Online yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto.

 

 

 

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

 

 

Ditetapkan  di  M o j o k e r t o

Pada tanggal 29 Februari 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

WALIKOTA MOJOKERTO

 

Ttd.

 

                           MAS’UD YUNUS                           

 

 

 

 

TENTANG KAMI

Situs pengaduan.mojokertokota.go.id ini adalah situs resmi pengaduan masyarakat yang diperuntukkan bagi warga Kota Mojokerto. Dibangunnya aplikasi ini tidak lain adalah untuk memudahkan masyarakat untuk menyampaikan pengaduan tidak berkadar pengawasan yaitu Kritik, Saran, Keluhan/pengaduan yang bersifat pembangunan dan hambatan dalam pelayanan masyarakat.
Penyelenggara pelayanan pengaduan berwenang untuk tidak menindaklanjuti pengaduan yang dinilai tidak etis, berbau SARA (Suku, Agama dan Ras) dan tidak bertanggung jawab

Facebook Page

KONTAK KAMI

Bidang Data Elektronik
Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kota Mojokerto
Jl. By Pass Km 50 Kelurahan Meri Kecamatan Magersari Kota Mojokerto Kode Pos 6 1 3 1 5
Telp. 0321-5884908